Mobil Murah RI Lebih Elegan dari Tata Nano

 

Tata Nano, mobil super murah a la India tengah dipamerkan.

Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menjelaskan, berdasarkan survei yang dilakukan dalam rangka mengembangkan konsep mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car), mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih mobil yang lebih elegan namun harga terjangkau.

"Konsumen Indonesia prefer pada mobil yang kelasnya lebih dari Tata Nano. Mereka itu tipikalnya, lebih bergengsi, aman, tapi murah," kata Budi ketika ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, 25 Maret 2010.

Untuk itu, konsep pengembangan mobil ini akan diarahkan pada kendaraan yang mebih mewah daripada Tata Nano, dengan harga yang lebih tinggi dan spesifikasi yang lebih lengkap.

"Masyarakat kita lebih suka kalau agak mahalan sedikit asal bisa bergaya dan aman," ujarnya. Untuk itulah, pemerintah memperkirakan pantokan harga jual mobil murah dan ramah lingkungan akan berkisar Rp 70-80 juta.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, setidaknya 4 produsen berminat untuk memproduksi mobil ini, diantaranya Daihatsu, Nissan, Toyota, dan Suzuki. Kebutuhan atas mobil ini diperkirakan sebanyak 300 ribu unit per tahun.

Budi memperkirakan, untuk memproduksi mobil ini dibutuhkan investasi lebih dari US$ 100 juta. Realisasi produksi perdana mobil ini diprediksi membutuhkan waktu 1,5 tahun lagi.

"Prosesnya masih panjang. Produsen harus bicara pemegang saham, mencari modal, menyiapkan pabrik, melakukan ujicoba. Untuk ujicoba saja butuh waktu 6 bulan," ujar Budi.

Produsen akan disyaratkan untuk memenuhi kandungan lokal sekitar 60-80 persen. Oleh karena itu, menurut Budi, sebagai multiplier effect akan terjadi pertumbuhan industri komponen otomotif, terutama powertrain.

"Komponen powertrain saja mencapai 30 persen. Untuk mencapai komponen lokal 80 persen, maka perlu ada pabrik powertrain di Indonesia," katanya.

Sebaliknya, produsen otomotif akan diberi insentif fiskal berupa pembebasan pajak kendaraan, baik yang ditarik oleh pemerintah pusat maupun daerah. "Akan ada insentif pajak kendaraan dan pajak penghasilan, tapi masih dikaji bagaimana bentuknya," kata Hidayat.

Untuk membebaskan pajak kendaraan daerah, Budi mengaku sudah melakukan pendekatan pada pemerintah daerah. "Saya sudah bicara pada pemda tapi mereka belum respon," ujarnya.

Menurutnya, pemda seharusnya merespon positif karena dengan proyek ini perekonomian daerah akan berkembang, seiring bertumbuhnya industri komponen dan purna jual hingga ke daerah.