Posisi AS sebagai negara adidaya dinilai akan cukup mempengaruhi sikap Pemerintah Malaysia dalam merespons kasus hukum Manohara. Terlebih pihak yang akan digugat Manohara bukanlah warga negara biasa. Tengku Muhammad Fakhry adalah putra Sultan Kelantan. Apabila Pemerintah Malaysia memberikan back up penuh kepada calon tergugat, maka peluang kasus hukum Manohara diproses dengan cepat akan kecil. Sehingga diperlukan adanya katalisator dalam kasus Manohara. "Tekanan dari negara besar akan memudahkan. Apalagi menyangkut isu HAM atau hak perempuan," ujar pengamat internasional Universitas Indonesia Nurani Chandrawati saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Rabu (3/6/2009). Di sisi lain, apabila Manohara memutuskan untuk tetap menonjolkan status WNI-nya, maka dipastikan proses hukumnya akan berjalan lamban. Pasalnya posisi Indonesia hampir setara dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia pun dalam mengambil langkah akan senantiasa sangat
Sebuah pendopo kecil, sebagai tempat berdiskusi